Kenaikkan UMP Tahun 2024 Tidak Lebih dari Rp 200.000

JAKARTA - Sejumlah pemerintah provinsi telah menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2024. Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, UMP yang akan berlaku tahun depan dipastikan mengalami kenaikan.

Baca juga: Keberanian dan Semangat Juang: Pelajaran dari Kemenangan Partai Buruh Brazil

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyampaikan bahwa batas akhir penetapan dan pengumuman UMP adalah tanggal 21 November 2023.

Baca juga: Menulis sebagai Perjuangan dalam Menyusun Siasat Menghadapi Kenyataan

Sementara itu, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) akan diumumkan paling lambat pada tanggal 30 November 2023.

Daftar UMP 2024 di 31 Provinsi Indonesia:

Hingga Rabu (22/11/2023) pagi, 31 provinsi telah menetapkan dan mengumumkan nominal UMP yang akan berlaku mulai tahun depan. Berikut perincian UMP 2024 di 31 provinsi Indonesia:

1. Aceh

UMP 2023: Rp 3.413.666

UMP 2024: Rp 3.460.672 (naik 1, 38 persen)

2. Sumatera Utara

UMP 2023: Rp 2.710.493

UMP 2024: Rp 2.809.915 (naik 3, 67 persen)

3. Sumatera Barat

UMP 2023: Rp 2.742.476

UMP 2024: Rp 2.811.499 (naik 2, 52 persen)

4. Riau

UMP 2023: Rp 3.191.662

UMP 2024: Rp 3.294.625 (naik 3, 2 persen)

5. Jambi

UMP 2023: Rp 2.943.000

UMP 2024: Rp 3.037.121 (naik 3, 2 persen)

6. Sumatera Selatan

UMP 2023: Rp 3.404.177

UMP 2024: Rp 3.456.874 (naik 1, 55 persen)

7. Bengkulu

UMP 2023: Rp 2.418.280

UMP 2024: Rp 2.507.079 (naik 3, 86 persen)

8. Lampung

UMP 2023: Rp 2.633.284

UMP 2024: Rp 2.716.496 (naik 3, 16 persen)

9. Bangka Belitung

UMP 2023: Rp 3.498.479

UMP 2024: Rp 3.640.000 (naik 4, 06 persen)

10. Kepulauan Riau

UMP 2023: Rp 3.279.194

UMP 2024: Rp 3.402.492 (naik 3, 76 persen)

... (dan seterusnya)

Keterangan Kenaikan UMP 2024:

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menjelaskan alasan kenaikan UMP 2024 yang tidak lebih dari Rp 200.000.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Dirjen PHI Jamsos) Kemenaker, Indah Anggoro Putri, menyatakan bahwa kenaikan UMP 2024 hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja di bawah 1 tahun. Oleh karena itu, kenaikan nominal UMP hanya sedikit.

"Kita perlu ingat lagi kebijakan upah minimum itu hanya untuk pekerja dengan masa kerja 1 tahun ke bawah, " ujar Indah dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (21/23)

"Maka kenaikkannya tidak mungkin mencapai Rp 1 juta sampai Rp 2 juta, " lanjutnya.

Indah menambahkan bahwa tujuan kenaikan UMP 2024 adalah menjaga agar pekerja yang baru tidak terjebak dalam bayangan upah murah dan terhindar dari kemiskinan. Selain itu, kenaikan UMP juga bertujuan menjaga daya beli pekerja sehingga dapat berkontribusi terhadap perekonomian.

"Pemerintah hadir memberikan kebijakan dasar regulasi PP Nomor 51 Tahun 2023 untuk melindungi pekerja dengan masa kerja di bawah 1 tahun agar tidak terjebak dalam upah murah dan tidak terjebak dalam kemiskinan, " tambahnya. (Red)